Dukung Menkeu, PKS Nilai Proyek Kereta Cepat Perlu Diaudit
[PORTAL-ISLAM] Ketua Majelis Pertimbangan PKS Mulyanto mendukung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak membayar utang proyek kereta cepat dengan APBN. Menurutnya, perlu ada audit investigatif proyek kereta cepat yang memiliki beban utang mencapai Rp116 triliun.
"Sejak awal proyek ini dikritik karena perhitungan keekonomiannya yang tidak transparan dan proyeksi pendapatan yang terlalu optimistis. Kini, setelah beroperasi, proyek tersebut justru terus menimbulkan kerugian miliaran rupiah setiap bulan dan membebani keuangan BUMN, khususnya PT KAI dan konsorsium PSBI. Ini sangat memberatkan PT. KAI selaku induk usaha kereta cepat," kata Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (15/10/2025).
Menurutnya, angka beban utang proyek kereta cepat itu bisa lebih besar karena potensi kerugian keuangan negara.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu melakukan audit investigatif atau Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap proyek kereta cepat.
Audit dibutuhkan untuk menelusuri penggunaan dana proyek kereta cepat yang bersumber dari pinjaman luar negeri maupun penyertaan modal negara dan dukungan fiskal lainnya.
Mulyanto menilai, perlu juga melihat potensi kerugian negara akibat keputusan investasi, cost overrun, dan dukungan keuangan terselubung kepada BUMN.
"Dari pemeriksaan itu baru dapat ditentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab, baik di tingkat kebijakan, manajemen BUMN, maupun konsorsium proyek, bila ditemukan unsur pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang," terangnya.
Ia menegaskan proyek strategis nasional seperti ini harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi keuangan negara. Bila proyek sebesar ini dibiarkan tanpa evaluasi yang objektif, maka publik akan kehilangan kepercayaan pada pengelolaan investasi negara dan kredibilitas pemerintah.
Mulyanto menegaskan bahwa audit investigatif bukan untuk menghambat operasi kereta cepat, tetapi untuk memastikan, bahwa setiap rupiah uang publik digunakan dengan benar dan bertanggung jawab. Apalagi kalau uang rakyat tersebut harus digunakan kembali untuk membayari utang proyek kontroversial ini.
