Gagal Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi, Bareskrim Kalah Telak vs Rismon

Rismon Hasiholan Sianipar menghadiri gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Jokow Gagal Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi, Bareskrim Kalah Telak vs Rismon
[PORTAL-ISLAM]  Ahli digital forensik Dr. Rismon Hasiholan Sianipar menghadiri gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang dilakukan Bareskrim Polri hari ini, Rabu 9 Juli 2025. 

Rismon menyayangkan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dan pihak Universitas Gajah Mada (UGM) tidak hadir.

“Kami sangat kecewa dengan ketidakdatangan dari Pak Jokowi yang membawa ijazah katanya asli, katanya lulusan UGM. Dan ketidakhadiran pihak UGM juga yang seharusnya bisa menjelaskan atau memiliki kesempatan yang sangat luas untuk meyakinkan publik," kata Rismon kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu 9 Juli 2025, seperti disiarkan iNewsTV. 

Rismon menyebut bahwa pihak Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri kalah telak dalam proses gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Sebab, tidak ditunjukkan ijazah asli Jokowi.

“Dan pada kesempatan ini memang kelihatan. Pihak Dirtipidum itu kalah telak. Jangankan ijazahnya Pak Jokowi dalam versi analog (fisik), versi digital pun tidak berani menunjukkan kepada kami dalam monitor,” kata Rismon.

Rismon mengklaim bahwa pihaknya telah berhasil melucuti Dirtipidum Bareskrim Polri dalam proses gelar perkara. 

“Betapa menakutkan fakta itu kepada Pak Dirtipidum dan tadi ya kami telanjangilah habis-habisan. Laboratorium forensik Bareskrim terpaksa kami telanjangi bukan karena kami benci, tetapi kami menginginkan forensik yang bermartabat, independen, tidak diatur, tidak dimanipulasi,” ungkapnya.  

Menurut Rismon, pihaknya ingin Polri semakin independen dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun dalam menangani sebuah perkara.  

Bahkan, kata dia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun harusnya tidak boleh punya otoritas mengatur hasil forensik. 

“Oleh karena itu sebenarnya kalau didengarkan oleh Pak Presiden Prabowo, sebaiknya, lembaga forensik itu harus dikeluarkan dari Kepolisian. Supaya menjadi lembaga independen yang dipercaya oleh publik,” tuturnya. 

“Kalau bisa tiga lembaga khusus forensik. Jadi Kapolda, Kapolri. Atau atasan-atasan mereka itu tidak bisa mengintervensi, mengatur-ngatur hasil,” demikian Rismon.

[VIDEO]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Banner iklan disini
Tekan Tombol Close Untuk Menutup

Banner iklan disini